Standar Nasional Indonesia atau SNI menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan pelaku usaha ketika ingin meningkatkan mutu sekaligus daya saing produknya. Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, SNI untuk UMKM juga dapat menjadi nilai tambah yang membantu membangun kepercayaan konsumen.
SNI pada dasarnya merupakan standar yang berlaku secara nasional dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Standar tersebut tersedia untuk berbagai bidang dan kelompok produk. Dalam penerapannya, terdapat SNI yang diberlakukan secara wajib melalui regulasi pemerintah dan ada pula yang dapat diterapkan secara sukarela.
Karena itu, pelaku UMKM perlu memahami terlebih dahulu apakah produk yang diproduksi atau dipasarkan masuk dalam kategori yang terkena pemberlakuan SNI wajib. Tidak semua produk UMKM otomatis harus memiliki sertifikasi SNI.
Apa Itu SNI untuk UMKM?
SNI untuk UMKM menjadi acuan mengenai persyaratan atau karakteristik tertentu yang harus dipenuhi sesuai ruang lingkup standar yang berlaku. BSN memiliki berbagai standar yang mencakup sektor pangan, konstruksi, kesehatan, teknologi, hingga produk industri.
Bagi UMKM, penerapan standar dapat membantu menciptakan proses produksi yang lebih terukur dan konsisten. Sertifikasi produk sendiri merupakan proses penilaian kesesuaian untuk memastikan produk memenuhi standar yang menjadi acuannya.
Kementerian Perindustrian menjelaskan bahwa terdapat skema SNI wajib maupun sukarela. Untuk produk yang termasuk dalam pemberlakuan SNI wajib di sektor industri, produk harus memenuhi ketentuan sebelum dapat diproduksi, diperdagangkan, atau diedarkan sesuai regulasi yang berlaku.
SNI Wajib dan SNI Sukarela, Apa Bedanya?
Perbedaan antara SNI wajib dan sukarela menjadi hal penting yang perlu dipahami pelaku UMKM.
SNI wajib merupakan SNI yang diberlakukan secara wajib oleh kementerian atau lembaga pemerintah melalui peraturan. Pemberlakuannya biasanya berkaitan dengan aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan, atau kepentingan tertentu lainnya.
Sementara itu, SNI yang tidak diberlakukan secara wajib pada dasarnya dapat diterapkan secara sukarela. Pelaku usaha dapat memilih menerapkan standar tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu, konsistensi, dan daya saing produknya.
Artinya, keberadaan standar SNI untuk suatu jenis barang tidak selalu berarti produk tersebut otomatis termasuk kategori SNI wajib. Statusnya perlu dilihat berdasarkan regulasi pemberlakuan yang berlaku.
Mengapa SNI untuk UMKM Bisa Meningkatkan Kepercayaan Pasar?
Kepercayaan menjadi modal penting bagi UMKM ketika bersaing dengan banyak produk sejenis. Konsumen kini tidak hanya mempertimbangkan harga dan tampilan kemasan, tetapi juga semakin memperhatikan mutu serta keamanan produk.
Sertifikasi memberikan bukti bahwa produk telah melalui proses penilaian kesesuaian berdasarkan standar yang menjadi acuannya. Produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan sertifikasi dapat memperoleh sertifikat produk sebagai bukti pemenuhan terhadap SNI atau standar lain yang diakui.
Membantu Menunjukkan Konsistensi Mutu
Salah satu manfaat penerapan SNI untuk UMKM adalah mendorong pelaku usaha menjaga konsistensi produk. Proses produksi tidak lagi hanya mengandalkan kebiasaan, tetapi diarahkan agar memiliki parameter mutu yang lebih jelas.
Konsistensi tersebut penting ketika UMKM mulai meningkatkan kapasitas produksi. Semakin besar pasar yang dilayani, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan produk yang diterima konsumen memiliki mutu yang relatif seragam.
Menambah Nilai Kompetitif Produk
SNI juga dapat menjadi salah satu pembeda di tengah persaingan pasar. Pada produk yang menerapkan SNI secara sukarela, sertifikasi dapat digunakan sebagai bagian dari strategi peningkatan kredibilitas selama penggunaannya mengikuti ketentuan yang berlaku.
Standardisasi juga dapat membantu UMKM mempersiapkan produk ketika ingin memasuki pasar yang memiliki persyaratan mutu lebih ketat.
Produk UMKM Apa yang Memerlukan SNI?
Pertanyaan ini tidak dapat dijawab hanya berdasarkan skala usaha. Kewajiban SNI ditentukan berdasarkan jenis produk dan regulasi yang memberlakukan standar tersebut secara wajib.
Dengan demikian, UMKM perlu memeriksa klasifikasi dan spesifikasi produknya sebelum mengajukan sertifikasi.
Produk Pangan dan Olahan
BSN memiliki berbagai SNI yang berkaitan dengan pangan dan produk olahan. Basis standar BSN, misalnya, memuat standar untuk produk susu, es berbasis susu, buah dalam kemasan, hingga sejumlah produk berbasis biji-bijian.
Namun, adanya SNI untuk suatu produk pangan tidak serta-merta berarti seluruh produk dalam kategori tersebut wajib memiliki sertifikat SNI. Pelaku UMKM tetap perlu memeriksa apakah terdapat peraturan yang memberlakukan SNI tersebut secara wajib.
Produk Industri dan Barang yang Berkaitan dengan Keselamatan
Sejumlah produk industri memiliki pemberlakuan SNI wajib. Contohnya dapat ditemukan pada kelompok tertentu seperti sepatu pengaman, gula rafinasi, air minum dalam kemasan, serta produk industri lain yang diatur melalui regulasi masing-masing.
Karena daftar dan ketentuannya dapat berubah mengikuti regulasi, pelaku usaha sebaiknya tidak hanya mengandalkan daftar lama yang beredar di internet.
Bagaimana UMKM Mengetahui Produknya Wajib SNI?
Langkah awal adalah mencari nomor atau judul SNI yang sesuai dengan jenis produk melalui basis data BSN. Setelah itu, pelaku usaha perlu memastikan apakah SNI tersebut diberlakukan secara wajib melalui peraturan kementerian atau lembaga terkait.
Periksa Regulasi Sesuai Jenis Produk
Pemeriksaan harus dilakukan secara spesifik. Nama produk, bahan, spesifikasi, fungsi, hingga klasifikasi barang dapat menentukan standar dan aturan yang berlaku.
Untuk SNI wajib di bawah lingkup Kementerian Perindustrian, permohonan sertifikasi dilakukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional atau SIINas.
Dokumen yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi dapat mencakup NIB, perizinan berusaha, NPWP, diagram alir produksi, daftar fasilitas produksi, peralatan uji, rencana pengendalian mutu, serta dokumen lain sesuai regulasi produk terkait.
SNI Bisa Menjadi Bagian dari Strategi UMKM Naik Kelas
Bagi UMKM, standardisasi sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai persoalan administratif. Penerapan standar dapat menjadi bagian dari proses membangun bisnis yang lebih tertata, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, pengendalian mutu, hingga konsistensi produk akhir.
SNI juga dapat membantu pelaku usaha menunjukkan keseriusan dalam menjaga mutu produk. Hal tersebut menjadi semakin relevan ketika UMKM ingin memperluas distribusi dan berhadapan dengan konsumen atau mitra bisnis yang memiliki standar pengadaan tertentu.
Legalitas dan Mutu Perlu Berjalan Bersama
Memiliki produk menarik saja belum tentu cukup untuk mengembangkan usaha dalam jangka panjang. UMKM juga perlu memperhatikan legalitas, perizinan, standar mutu, hingga ketentuan sektoral yang berlaku.
SNI untuk UMKM dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kepercayaan pasar sekaligus meningkatkan konsistensi mutu. Namun, pelaku usaha perlu membedakan antara SNI yang tersedia untuk diterapkan secara sukarela dan SNI yang telah diberlakukan secara wajib.
Sebelum mengurus sertifikasi, identifikasi terlebih dahulu jenis dan spesifikasi produk, cari standar yang relevan, kemudian periksa regulasi pemberlakuannya. Dengan langkah tersebut, UMKM dapat menentukan kebutuhan sertifikasi secara lebih tepat dan menjadikan standardisasi sebagai bagian dari strategi untuk berkembang serta bersaing di pasar yang semakin kompetitif.
